Sandiaga Terus Berusaha Untuk Melampaui Jokowi, Ahok dan Djarot

Sandiaga Terus Berusaha Untuk Melampaui Jokowi, Ahok dan Djarot

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, memiliki tugas berat dari rekannya, Anies Baswedan. Anies meminta politisi Gerindra untuk memperbaiki laporan dan tata kelola keuangan kota. Harapannya adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Wajib dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk diketahui, selama lima tahun terakhir kota tersebut belum pernah mendapat opini WTP dari BPK. Karena Joko Widodo tetap berfungsi sebagai Gubernur DKI Jakarta, BPK selalu memberikan opini yang adil dengan pengecualian (WDP). Pendapat serupa juga didapat saat Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memimpin Pemprov DKI.

Sandiaga mengaku, target mendapatkan WTP untuk Jakarta sangat berat. Sebab, sudah lima tahun berturut-turut Jakarta selalu mendapat opini WDP. Untuk langkah awal, ia akan memprioritaskan pencatatan aset yang tak pernah selesai bahkan beralih pimpinannya.

"Saya kemudian akan segera mengumpulkan anggota tim dan anggota SKPD untuk memastikan pencatatan aset dan segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai PAP tercapai," katanya.

Kata sandi tersebut menggambarkan 6.000 temuan dari proses audit BPK dan ini akan ditindaklanjutinya. Untuk itu, pencatatan aset secara elektronik akan terus berlanjut. Karena aset milik orang yang harus direkam dengan benar dan semua laporan harus dibuat secara rinci.

Selain itu, para pengusaha muda ini juga akan memprioritaskan tiga aset utama yang dimiliki DKI. Ketiga aset tersebut adalah Rumah Sakit Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan pasokan listrik tak terputus (UPS).

"Target kami, kami akan menindaklanjuti semua barang besar seperti tanah cengkareng, sumber waras, dan UPS," kata Sandi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/10).

Sandi menambahkan ketiga aset tersebut sangat mendesak untuk segera dipastikan dalam hal hukum dan persyaratan akuntansi. Oleh karena itu keputusan harus cepat diambil.

"Saya mendapat mandat dari Pak Anies untuk memastikan agar barang-barang besar ini ditangani baik dari segi hukum maupun akunting sehingga temuan ini bisa dikategorikan sebagai tindak lanjut oleh BPK," katanya.

Sandi mengaku telah membicarakannya dengan BPK. Sementara itu ada 6000 aset yang belum dicari. "Seperti yang terjadi pada tanah dan bangunan itu adalah bangunan 100 persen, 99,5 persen untuk jenis aset lain yang akan kita kejar untuk 5 bulan ke depan. Untuk temuan kami ada 6 ribu temuan yang belum pernah ditindaklanjuti sebelumnya," katanya.

Ini adalah upaya yang dilakukan Sandi agar menjadikan Jakarta mendapatkan predikat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTP). Kata sandi mengatakan sudah lima bulan untuk menyelesaikan mandatnya.

Selama lima tahun berturut-turut, Pemprov DKI menerima opini WDP oleh BPK. Menurut pendapat BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, WDP berada di urutan kedua. Urutan pertama adalah WTP. Tipe ketiga dari opini yang masuk dalam daftar adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan jenis opini terburuk adalah Tidak Menyatakan Opini alias disclaimer.