Ke-4 Sikap Politik Dewan Pakar Golkar Pasca Setya Novanto Ditahan KPK
Ke-4 Sikap Politik Dewan Pakar - Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar resmi menjadi tahanan KPK sejak minggu (19/11) malam kemarin. Dirinya diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP
Menikapi penahana tersebut, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan empat sikap politik yang baru. Empat sikap politik ini diputuskan setelah Dewan Pakar menggelar rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar pada Senin (20/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.
Berikut ini adalah ke-4 sikap Dewan Pakar Tersebut. Metroqq Situs Poker Online Terpercaya Se Indonesia
- KPK diminta untuk selalu bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum kasus e-KTP kepada semua pihak. Yang dimana diduga terlibat dalam kasus tersebut secara menyeluruh dengan tidak hanya berfokus kepada kader-kader Partai Golkar saja.
- Mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda musyawarah luar biasa (Munaslub) bersifat tunggal yaitu memilih dan menetapkan Ketum Partai Golkar.
- Mendukung usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menunjuk saudara Idrus Marham sebagai Plt Ketum dengan tugas melakasanakan tugas-tugasnya. Diantaranya melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari dan Khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar secepat mungkin. Sementara untuk Plt Sekjen kami usulkan untuk dipilih oleh DPP Partai Golkar yaitu sebagai berikut; Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga dan Sarmuji.
- Dewan Pakar sedang mempersiapkan usulan tata cara pemilihan Ketua Umum yang baru. Dimana pada intinya mencegah terjadinya money politic yang bersifat transaksional.
Agung Laksono menyampaikan, pencegahan politik uang ini juga dilakukan dalam pemilihan Ketua Partai di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Metroqq Situs Poker Online Terpercaya Se Indonesia
"Semoga usulan ini bisa diterima dan sekali lagi bahwa Dewan Pakar memandang Munaslub adalah satu langkah besar untuk sekaligus secara menyeluruh memperbaiki dan membangun kembali jati diri Partai Golkar. Tentu saja kami berharap bisa lebih baik dari selama ini," ujar Agung Laksono.
Selanjutnya, Pemilihan Ketua Umum juga harus berdasarkan pada objektivitas dan mengutamakan kompetensi calon. Termasuk juga prestasi dan dedikasi para calon serta tidak melakukan perbuatan tercela. Pembahasan dalam rapat pleno baru membahas Plt Ketum Golkar, tidak sampai pada usulan penggantian Ketua DPR yang juga dijabat Setnov.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.