Global Value Chain Dari Kontribusi RI, Masih Kalah Dari Malaysia

Global Value Chain Dari Kontribusi RI, Masih Kalah Dari Malaysia

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2017 mencatat bahwa kontribusi Indonesia terhadap rantai nilai global (Global Value Chain) masih relatif rendah. Indeks kontribusi Indonesia adalah 43,5, di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar 48,5.

Malaysia adalah negara dengan kontribusi yang sangat tinggi yaitu 60,8. Begitu juga Thailand dengan 54,3 dan China di 47,7. Indeks kontribusi ini mengindikasikan keterlibatan suatu negara dalam produksi barang yang melibatkan banyak negara selama produksi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KUNCI) Arif Budimanta Indonesia harus bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah ini dengan cepat guna meningkatkan potensi ekonomi negara dalam rantai nilai global yang menjadi tren saat ini.

"Ini telah menjadi tren global dan Indonesia harus dilibatkan secara aktif dalam proses rantai nilai," kata Arif dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh merdeka.com, Ahad (19/11).

Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Indonesia, keuntungan yang bisa didapat sangat besar. Indonesia bukan hanya negara yang menyediakan pasar untuk produk global, namun Indonesia sebenarnya terlibat dalam proses produksi.

Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah ekspor karena berkontribusi terhadap rantai nilai global. Dengan demikian, kesempatan membuka lapangan kerja juga semakin melebar.

"Proses global memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia," kata Arif.
Data WTO mengatakan bahwa kontribusi Indonesia terhadap Global Value Chain terutama dikontribusikan oleh industri pertambangan, perdagangan grosir dan eceran, dan pertanian. Tiga negara utama yang menggunakan input barang dari Indonesia adalah China, Korea Selatan dan Malaysia.

Arif mengingatkan, salah satu tantangan penting terkait keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah masih minimnya kualitas infrastruktur publik. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik.

Bank Dunia mencatat bahwa indeks infrastruktur Indonesia pada 2016 masih relatif rendah, yaitu 2,65. Dibanding Malaysia yang memiliki indeks 3,45, Indonesia masih tertinggal di sektor infrastruktur. Bahkan indeks infrastruktur Vietnam pun sudah mencapai 2,70.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya perbaikan kualitas infrastruktur untuk mengurangi biaya input produksi dan meningkatkan efisiensi. Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dia mengharapkan kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi nasional.

"Dengan demikian akan tercipta tingkat kesejahteraan warga yang lebih baik," katanya.